300 KK Pekerja Informal Terima Kartu BPJS dari Pemkot Pangkalpinang

300 KK Pekerja Informal Terima Kartu BPJS dari Pemkot Pangkalpinang

141
BAGIKAN :
300 KK Pekerja Informal Terima Kartu BPJS dari Pemkot Pangkalpinang. (foto: Iwan/ http://www.pangkalpinangkota.go.id)

Korankite.com, Pangkalpinang – Walikota Pangkalpinang H. Maulan Aklil alias Molen didampingi oleh Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian menyerahkan Kartu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada 300 Kepala Keluarga (KK) Pekerja Informal. Penyerahan dilakukan Senin (4/3/2019) lalu di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Walikota dalam sambutannya menyatakan, pemberian bantuan asuransi ini merupakan salah satu bentuk perhatiannya bersama Wakil Walikota Pangkalpinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Baru 300 orang, mudah-mudahan bisa tercover semuanya,” ungkap Molen.

Menurut Molen, pemberian asuransi kepada 300 KK Pekerja Informal ini adalah salah satu bentuk komitmennya bersama Sopian dalam melaksanakan pemerintahan ke depan, salah satunya dana APBD Kota Pangkalpinang akan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan dicari dana dari luar, sedangkan APBD difokuskan untuk kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang.

Walikota menyatakan para tenaga honorer dan PHL di Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kematian sebesar Rp16 ribu per bulan.

Baca Juga:  Wako I'tikaf di Masjid Saat GMT

“Jika para honorer ini mendapat kecelakaan itu dapat selama 6 bulan dia dapat uang sejuta, setelah enam bulan belum sembuh maka dapat 750 ribu, tidak sembuh juga dapat 500 ribu per bulan, agik dak sembuh 250 ribu sampai sembuh, itu kalau kecelakaan kerja. Kalau meninggal dapat 48 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang Pio Susandi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA Kota Pangkalpinang) yang telah memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang tergolong warga tidak mampu.

Dikatakannya, pemberian asuransi ini merupakan salah satu implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. (*)

KOMENTAR