Ada Baku Mutu Untuk Mengatakan Pertambangan Mencemari Lingkungan

Ada Baku Mutu Untuk Mengatakan Pertambangan Mencemari Lingkungan

101
BAGIKAN :

Korankite.com, Pangkalpinang – Pertambangan Timah kembali menjadi hot topic, khususnya terkait dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan terhadap lingkungan. Padahal mungkin bukan kali ini saja permasalahan ini muncul kepermukaan.

Biacara pertambangan Timah tentunya menimbulkan paradigma negative dalam benak masyarakat khususnya masyarakat awam, dan hal tersebut sangatlah wajar dikarenakan keterbatasan informasi yang didapatkan.

“Yang ingin saya sampaikan pertama yakni pertambangan pasti merusak lingkungan karena merubah bentuk tanah, sehingga busit kalau ada yang mengatakan pertambangan tidak merusak tetapi bagaimana berusaha meminimalisir dampak tersebut terhadap lingkungan,” ungkap Pengamat Lingkungan Babel, Aditia Pratama

Lanjut Adit Timah dari segi ekonomi merupakan salah satu penyumbang devisa Negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut menunjukkan bahwa pertambangan bukan hal yang diharamkan, terlebih dengan adanya regulasi-regulasi yang mengatur terkait izin dan tatacara penambangan itu sendiri.

“Bila kita mengatakan bahwa pertambangan mencemari lingkungan maka harus kita buktikan secara akademis dengan cara melakukan penelitian, sebab belum tentu keruh secara kasat mata mencemari lingkungan, didalam Undang – Undang 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat 1 mengatakan bahwa dalam penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup,” jelasnya

“Didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004 terkait Baku Mutu Air Laut Untuk Wisata Bahari dan Biota Laut misalnya untuk kekeruhan baku mutunya <5 NTU sehingga bila melebihi ketentuan tersebut barulah bisa dikatakan mencemari atau merusak lingkungan," jelasnya lagi sembari mengatakan bahwa dirinya buka pro terhadap perusahaan pertambangan tetapi inilah rillnya, kalau salah kita katakan salah kalau benar kita katakan benar

Selain itu, untuk pertambangan timah sendiri, Baku Mutu limbahnya ditetapkan dalam Permen LH No. 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan Pertambangan bBijih Timah. "Disini Baku Mutunya lebih besar dibandingkan dengan Baku Mutu yang ditetapkan pada Biota Laut dan Wisata Bahari," jelas Adit lagi

Baca Juga:  Pererat Silaturrahmi, Dandim 0413 Buka Puasa Bersama Wartawan

Jadi menurut Adit semuanya sudah ditetapkan oleh Pemerintah oleh karenanya usaha yang dilakukan adalah bagaimana meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan yakni dengan cara melakukan pertambangan yang baik dan benar serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan pengolahan terhadap limbah.

"Misalnya Pertambangan Timah yang dilakukan di darat, sebaiknya dilakukan dengan memisahkan lapisan topsoil sebelum dilakukan pengerukan, sehingga nantinya bila sudah selesai lapisan tersebut bisa dikembalikan sehingga tanah akan kembali subur," kata Adit yang juga Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Gempa).

"Begitupun di Laut yakni dengan menggunakan metode-metode yang ramah lingkungan yang tidak menimbulkan kekeruhan yang tinggi, dan dalam pengolahan limbahnya sebaiknya dibuatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga sebelum dibuang kebadan air penerima padatan yang terkandung didalamnya bisa mengendap, sehingga bisa meminimalisir kekeruhan terhadap air laut. Terlebih terumbu karang merupakan salah satu jenis hewan yang sangat sensitive terhadap kekeruhan, karena berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Bila rusak atau mati maka akan berpengaruh terhadap rantai makanan yang ada pada ekosistem laut, sehingga wajar bila tangkapan nelayan berkurang, walaupun demikian pertambangan bukanlah satu satunya sumber pencemaran," katanya lagi

Tidak hanya itu sanksi yang ditetapkan pemerintah bagi perusahaan maupun perorangan yang melanggar, yakni pada UUD 32 Tahun 2009 pada Bab XV tentang ketentuan pidana, pada pasal 98, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan dipidana dengan hukuman penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 3 milyar dan paling banyak 10 milyar.

"Pada Undang-Undang tersebut juga diatur bagaimana cara organisasi atau masyarakat melakukan protes terhadap pencemaran yang dilakukan," pungkasnya (red)

KOMENTAR