Bagikan 1.200 IPR, Erzaldi : Penambang Kecil Tak Perlu Khawatir

Bagikan 1.200 IPR, Erzaldi : Penambang Kecil Tak Perlu Khawatir

146
BAGIKAN :

Korankite.com, Bangka Barat – Demi menjamin dan melindungi penambang kecil di Kepulauan Bangka Belitung, hari ini (Senin, 23/10) Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan membagikan 1.200 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada penambang mikro. Beleid ini diabsahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nota Peraturan Gubernur (PerGub) tersebut ditandatangani di Desa Jebus, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda kegiatan sekaligus diramaikan dengan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 30 orang penambang secara simbolik. “Dengan adanya IPR ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kita untuk menambang dengan benar, aman, tidak perlu khawatir dan takut, karena sudah legal, silahkan menambang sesuai dengan aturannya dan ikuti apa yang telah menjadi ketentuan perusahaan,” terang Erzaldi.

Pemberian tambang ini bakal berkesinambungan. Sejauh ini, Erzaldi telah memberikan sertifikasi penambangan untuk 1200 penambang kecil di lahan garapan seluas 3000 hektar. Luas wilayah garapan ini diberikan secara proporsional, seusai jumlah penambang. Selain itu, penambang akan dibatasi untu melakukan aktivitas penambangan.

“Apabila perseorangan maka luas wilayah yang diperbolehkan yaitu satu hektar, lain hal nya dengan kelompok masyarakat yang terdiri dari lima orang memanfaatkan lahan tambang, maka luas wilayah garapan bisa mencapai lima hektar. Koperasi pun dapat mengelola tambang timah dengan luas wilayah mencapai 10 hektar. Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali,” jelas Erzaldi.

Baca Juga:  Hebat, Napi Bisa Jalankan Bisnis Narkoba

“Di sini juga kepada para penambang kami memberikan NPWP pajaknya dan sekaligus sudah diangkat menjadi anggota koperasi di desa, masyarakat bisa mengajukan permohonan penambangan kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ungkapnya

“Tapi, sebelumnya para pemohon wajib melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial,”ungkapnya lagi

Persyaratan administrasi yang dimaksud adalah rekomendasi persetujuan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, lalu mendapatkan dokumen lingkungan yang telah disetujui, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan juga kesanggupan melaksanakan reklamasi, surat pernyataan kesanggupan membayar iuran tetap dan pajak daerah, serta beberapa persyaratan lain berupa pelaksanaan penambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam persyaratan teknis memuat paling sedikit mengenai tiga hal. Pertama, maksimal kedalaman sumur 25 meter. Kedua, menggunakan peralatan pompa mekanik dengan jumlah tenaga maksimal 25 Horse Power dan ketiga adalah tidak adanya penggunaan alat berat dan bahan peledak. (VS)

KOMENTAR