Fahrizan: Pemerintah Babel Harus Punya Saham di PT Timah

Fahrizan: Pemerintah Babel Harus Punya Saham di PT Timah

588
BAGIKAN :
Fahrizan (ist)

KORANKITE.COM, PANGKALPINANG – Tokoh Pemuda Provinsi Kepulauan Bangk Belitung (Babel), Fahrizan berkeinginan menempuh jalur hukum untuk kepemilikan saham PT Timah Tbk oleh pemerintah daerah. Dirinya akan melakukan gugatan citizen lawsuit terhadap pemerintah pusat. Dimana gugatan tadi menginginkan, selain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel juga diperbolehkan memiliki saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas bahan baku produksinya di Babel.

Dijelaskan Wakil Sekretaris DPP Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) perlu dilakukan terkait upaya agar Pemprov memiliki saham di PT Timah. Agar ada aturan umum terkait kepemilikan saham BUMN agar dimiliki daerah penghasil, karena sumber daya daerah tersebutlah yang dieksploitasi.

“Penggugat perlu memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara Negara, yang berisikan setidaknya menerangkan bahwa akan diajukan suatu Gugatan Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara Negara atas kegagalan atau kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak Warga Negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan,” papar Fahrizan.

Karena akibat tidak dapatnya Pemprov memiliki saham PT Timah Tbk, kerugian daerah akibat kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan kontribusi perusahaan. Padahal pertambangan timah telah dilakukan lebih dari 200 tahun, sedangkan dari 100 % tanah hanya menghasilkan mineral logam timah tidak akan lebih dari 10% mineral logam timah. “Seiring semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan tidak terkendali berimbas kepada hak – hak masyarakat yang terabaikan,” tambah Fahrizan.

Baca Juga:  Diduga Pengusaha Tambang Pasir Belum Membayar Biaya Kerusakan Lingkungan

Politik pembiaran, sambung Fahrizan melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terkontrol pun menjadi makin menguat, melahirkan eksploitasi tanpa aturan. ” SDA yang dikelola tadi minim fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tidak sama. Penyebabnya politik pembiayaran, karena tidak ada kepemilikan saham oleh Pemprov di PT Timah Tbk. Apalagi tata kelola dan kebijakan menyangkut pertimahan menjadi bias, sementara persoalan-persoalan lingkungan akan ada jika terkait ketersediaan kekayaan alam,” sambungnya.

Perlu diketahu, berawal dari restrukturisasi perusahaan tahun 1991 – 1995, sehingga menyebabkab keluarnya program reorganisasi dan relokasi kantor pusat ke Pangkalpinang. Kebaikan tadi, tidak sebanding karena tidak melakukan ketersediaan ruang bagi masyarakat Babel, justru privatisasi yang meninggalkan ‘luka’ bagi mantan karyawan PT Timah Tbk (MKT). PT Timah Tbk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan mencatatkan sahamnya diBursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, danthe London Stock Exchange pada tanggal 19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% saham perusahaan dimiliki oleh Publik baik dalam dan luar negeri, dan 65% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. “Seharusnya ada porsi saham bagi daerah yang harusnya milik masyarakat Babel. Inilah yang ingin kita tuntun dan mengajak kawan – kawan pengacara bila mau bersama – sama berjuang,” pintanya.(FRZ)

KOMENTAR