Gubernur Janji Akan Perbaiki Pola Penambangan Rakyat

Gubernur Janji Akan Perbaiki Pola Penambangan Rakyat

648
BAGIKAN :
Gubernur Babel, Rustam Effendi (foto: dok)

KORANKITE.COM, PANGKALPINANG – Perbaikan pola penambangan di laut agar dapat dilakukan oleh rakyat diupayakan pemerintah provinsi. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi pun memastikan akan mengupayakan itu terealisasi. Polanya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap rakyat yang menambang dilaut dengan menggunakan ponton. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem penambangan yang salah oleh masyarakat.

Ini disampaikan Gubernur kepada korankite.com, saat usai melakukan rapat dengan PT Timah Tbk yang dihadiri langsung Direktur Utamanya, Sukrisno. “Mari kita melakukan pembinaan sistem, karena proses penambangannya yang belum sempurnah. Mereka itukan rakyat kita, bukan warga Singapur, bukan warga Thailand bukan juga warga Malaysia. Mereka itukan warga negara kita, jadi yang lebih tepatnya dilakukan pembinaan terhadap sistem penambangannya,” paparnya.

Terkait pola kemitraan yang dilakukan PT Timah Tbk dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Babel, PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS). Karena dinilai dapat membantu rakyat dalam beraktivitas penambangan di laut, maka dirinya meminta PT Timah Tbk agar mengajukan amdal Ponton Isap Produksi (PIP) sesuai dengan kebutuhan rakyat yakni diatas 1000 unit. “Tapi kita juga minta agar harga belinya di masyarakat jangan rendah, harus tinggi biar rakyat sejahtera. Sembari kita siapkan langkah – langkah pasca tambang,” tambah Rustam.

Baca Juga:  Rustam Dicopot, Rudianto Tjen Jabat Plt. DPD PDIP Babel

Sedangkan Dirut PT Timah Tbk, Sukrisno pun mengingatkan kepada semua pemangku kebijakan di Babel. Bahwa Presiden Joko Widodo, terus memonitor terkait perkembangan PIP yang merupakan alat kerja legal bagi rakyat penambang di laut. Hanya saja dia mengingatkan, bahwasanya terjadi kesalahan informasi di masyarakat seolah Presiden melegalkan tambang ilegal. “Presiden itu bukan mau melegalkan yang ilegal tapi melakukan pembinaan agar rakyat menambangnya legal, salah satunya alat kerja,” terangnya. (FRZ)

KOMENTAR