Gubernur Sebut Pemindahan Kawasan HTI Bertentangan Dengan RPJMD Babel

Gubernur Sebut Pemindahan Kawasan HTI Bertentangan Dengan RPJMD Babel

158
BAGIKAN :
DR. H. Erzaldi Rosman Djohan, SE., MM (Gubernur Prov Kep Bangka Belitung)

//Erzaldi : Kita Lebih Kedepankan HTR Bukan HTI

Korankite.com, Pangkalpinang-  Adanya informasi bahwa pemerintah pusat akan memindahkan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang perizinannya berada di Provinsi Sumsel ke Provinsi Kepulauan Babel, diakui Gubernur tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bangka Belitung. DR. H. Erzaldi Rosman menyatakan dalam pengelolaan hutan lebih mengedepankan Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Bahkan HTI yang ada sekarang akan kita usulkan untuk HTR”, Ujar Gubernur Babel menyikapi adanya informasi perihal pemindahan perizianan HTI dari Sumsel ke Babel, Selasa (2/1). Menurut Gubernur alasan Pemprov Babel memilih program HTR karena HTR merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan penduduk disekitar hutan. HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem kultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

“Kita ingin masyarakat Babel yang berada di sekitar hutan sejahtera. Melalui program HTR inilah, maka masyarakat bisa mengelolah hutan untuk memberikan pendapatan kepada masyarakat”, Tukas Erzaldi. Pembangunan HTR sejatinya melibatkan  masyarakat yang berada di dalam dan atau di sekitar hutan, masyarakat disini terdiri dari perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat diberikan ijin pengelolaan hutan, kemudian kawasan hutan yang dapat menjadi sasaran lokasi HTR adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri Kehutanan.

Baca Juga:  Komisi II Panggil Dirut PDAM, Tanyakan Maksud dan Tujuan Pengunduran Diri

Menurut Erzaldi, dalam pengembangannya Hutan Tanaman Rakyat ini kedepan akan menggunakan 3 pola yakni :
1. HTR Pola Mandiri, adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.
2. HTR Pola Kemitraan, adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
3. HTR Pola Developer, adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMD dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHKHTR diterbitkan. “Pembangunan HTR ini diharapkan ke depan mampu meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan”, Ujar Erzaldi. (TMG)

KOMENTAR