Hak Angket Yang Dibicarakan DPRD Babel Hanya Sebatas Isu

Hak Angket Yang Dibicarakan DPRD Babel Hanya Sebatas Isu

113
BAGIKAN :
Menteri Rencana dan Kajian Strategis BEM Pertiba, Choiri Arba'a

Korankite.com, Pangkalpinang РHak Angket yang sedang dibicarakan  DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL) untuk Gubernur Erzaldi Roesman bisa berujung pada upaya impeachment kepala daerah atau pemakzulan gubernur dari kursi kekuasaan.

Perihal dugaan pelanggaran kebijakan oleh Gubernur Bangka Belitung. Mulai terkait dari penganggaran APBD 2018 sudah disahkan satu tahun minta dirasionalisasi, izin KIP tapi draft perda zonasi belum disampaikan ke DPRD, dan persoalan pelanggaran kebijakan yang lainnya.

“Jikalau DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hendak mempersoalkan kebijakan Gubernur yang dianggap salah, mengapa DPRD gegabah langsung menggulirkan angket yang bisa berujung impeachment kepala daerah atau pemakzulan gubernur ?. Padahal, secara prosedural dan mekanisme sebelum menggunakan hak angket, tersedia yang lebih dulu bisa digunakan, yaitu hak bertanya dan hak interpelasi. Seharusnya hak bertanya dan hak interpelasi terlebih dahulu dulu digunakan oleh DPRD. Mengapa dua mekanisme ini dilewati? Ada niat apa di balik angket ?,” ungkap Menteri rencana dan kajian starategis BEM Pertiba, Choiri Arba’a

Lanjut Choiri Pada dasarnya Hak Angket DPRD diatur dengan tegas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belakangan telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015, tepatnya pada Pasal 159 Ayat (1) huruf b. Selain itu, hak angket DPRD Kabupaten juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 371 Ayat (1) huruf b.

Kedua UU memberi defenisi yang sama tentang hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengajuan Hak Angket itu telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU MD3 No. 27 tahun 2009 Pasal 79 ayat (3). Hak Angket sebagai hak yang melekat pada anggota DPR dimaksudkan untuk menyelidiki tindakan atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar Undang-Undang. Pasal 199 ayat(1) UU MD3 menjelaskan, Hak Angket dapat diajukan sedikitnya oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi dan juga apabila usulan itu dilakukan secara politik oleh DPRD secara berjamaah pada putusan rapat Paripurna DPRD.

Baca Juga:  RSUD Bertarap Internasional Mulai Dibangun

“Lebih baiknya jika dapat dugaan pelanggaran kebijakan oleh gubernur Babel, DPRD Babel bisa melakukan cara berkonsultasi terlebih dahulu ke Pakar Hukum Tata Negara. Kemudian, DPRD Babel bisa membentuk tim Pansus Angket. Jika hal itu dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan DPRD, maka cukup alasan untuk kemudian DPRD menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari hak angket. Pendapat DPRD dimaksud selanjutnya akan diuji di Mahkamah Agung. Misalnya setelah melakukan penyelidikan, DPRD menemukan dan menyimpulkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian setelah diajukan ke MA juga diperoleh putusan yang sama maknanya dengan pendapat DPRD, maka hal demikian akan berujung pada pemakzulan gubernur,” ungkapnya

Lebih lanjut, kerja Pansus Angket DPRD dibatasi selama 60 hari. Selanjutnya, jika berlanjut ke MA, maka masa kerja MA untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD dimaksud dibatasi paling lambat 30 hari.

Kendati demikian, persoalan Hak Angket yang dibicarakan oleh DPRD hanya sebatas isu yang sedang digulirkan ke publik dan juga belum terpenuhinya bobot Hak Angket itu sendiri untuk Gubernur BABEL. Disisi lain juga, publik mengharapkan tanggapan dari gubernur Erzaldi Roesman terkait Hak Angket dan impeachmet yang di ajukan kedua kalinya oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak tutup kemungkinan berujung kepada pemakzulan gubernur. (prj/ril)

KOMENTAR