IPR di Interpelasi, Warga Babar; Jangan Permainkan Hak Rakyat!

IPR di Interpelasi, Warga Babar; Jangan Permainkan Hak Rakyat!

62
BAGIKAN :
Gubernur Babel Menyerahkan IPR kepada Penambang Kecil Beberapa Waktu Lalu

Korankite.com, Bangka Barat- Masuknya IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagai salah satu poin yang di-interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur Babel ternyata semakin membuat warga penambang rakyat menjadi tak tenang. Dengan penuh harapan, Andri salah seorang penambang berharap agar apa yang sudah mereka lakukan didukung oleh semua elemen yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

”Jangan setengah-setengah, mengenai bapak angkat dalam hal ini kami lakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh naungan, baik dalam penjualan bijih timah, pembayaran pajak dan untuk mendapat K3 serta pengawasan kegiatan tambang dan juga mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan penambangan. Dengan kata lain pertambangan rakyat ini mendapat legalitas dari pemerintah, karena kami mau kerja dengan tenang, selain itu juga kami membuat kesepakatan MoU dengan Bapak angkat, jadi kewajiban kami semua ditanggung oleh Bapak angkat atau pihak pertama”, Ungkap Andri.

Menurut Andri, dengan adanya Bapak angkat IPR malahan lebih baik tidak menimbulkan kerugian di pemerintah dan akan sangat membantu meringankan beban pemerintah. ”Kan semua ditanggung oleh bapak angkat, dan tidak mungkin smelter bisa mengaku IPR karena IPR yang diterbitkan atas nama rakyat yang mengajukan, dan secara positif justru bapak angkat yang akan menanggung kerugian seandainya hasil timah yang ditambang pemegang IPR tidak setor ke bapak angkat, dengan kata lain dijual ke pihak lain, karena bapak angkat sudah menanggung semua biaya serta resiko yang cukup besar, sulit IPR tu terlaksana tanpa ada dukungan dari bapak angkat (smelter.red) yang menaungi”, Jelasnya.

“Harapan kami pemerintah dan elemen yang ada harus mendukung IPR, agar kami masyarakat tidak lagi dikatakan penambang liar, itu harapan kami, tolong dengar kami”, Tegas Andri. Demikian pula dikatakan opeh Bambang, selaku perwakilan masyarakat Mentok yang juga berharap hal yang sama. ”Kalau memang Bapak Deddy Yulianto membela kepentingan rakyat, seharusnya janganlah hak rakyat yang ingin berusaha dan mencari makan dengan cara yang benar ini dipermainkan dan dipermasalahkan dibawa ke ranah lain oleh segelintir orang yg ingin menggangu kinerja pemerintah yang telah mendukung rakyat banyak untuk berusaha. Selain itu juga kami menagih janji Pak Sidit sebagai Ketua DPRD sebagaimana pernyataan sikap beliau tidak membawa IPR ke ranah interpelasi, tapi ternyata masih diungkit juga dan tidak mungkin pernyataan itu tidak diketahui atau disetujui oleh Ketua? Atau masyarakat harus nambang tanpa izin?”, Keluhnya.

Baca Juga:  Sholat Jumat Termegah dan Terpanjang Ketika Menaklukkan Konstantinopel

Keluhan lainnya juga datang dari Mezi Fardiansyah dan Aliyas. ”Kami hanya mempertahan hak kami agar interpelasi untuk IPR harus dicabut dan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD agar mendukung penerbitan IPR bukan mempermasalahkannya, sehingga masyarakat dapat bekerja tanpa ada keraguan lagi, interpelasi ini justru meresahkan”, Tegasnya. Sementara itu, Koordinator penambang rakyat, Muswandi menyatakan, pernyataan mengenai luasan IPR yang diterbitkan 98 hektar itu belum benar dan karena IPR yang baru dikeluarkan 78 hektar. Masing-masing pada tahun 2016 48 hektar, tahun 2017 35 hektar, dan itupun untuk 78 orang, bukan 78 hektar untuk satu orang atau semelter, karena IPR dikeluarkan untuk perorangan 1 ha, untuk kelompok 5 hektar, dan untuk koperasi 10 hektar”, Jelasnya. “Timah dijual harus melalui LME atau bursa ICDX dan harus berbentuk logam dan akan menghasilkan pajak serta royalti untuk Pemerintah Daerah. ”Kalau masyarakat pemegang IPR dapat hasil tambangnya mau dijual kemana? Karena timah yang dijual harus bentuk logam bukan bijih timah”, Tutup Muswandi.(red/***)

KOMENTAR