Lindungi Ekosistem Perairan Laut Nasional

Lindungi Ekosistem Perairan Laut Nasional

403
BAGIKAN :
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat berbicara di hadapan peserta forum World Ocean Summit (WOS) 2017 yang digelar di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017. (ft: digital news agency)

Eksplorasi berlebihan juga bisa menjadi ancaman dalam pembangunan berkelanjutan.

KORANKITE.COM, BALI — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut besarnya potensi sektor kemaritiman, bisa dilihat dari besarnya wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.

“Laut yang luas, potensi ekonominya juga luas, begitu jug dengan potensi ekologinya. Tetapi, besarnya potensi tersebut, harus bisa dijaga dengan baik, karena potensi kerusakan alamnya juga besar. Mengingat, eksplorasi berlebihan juga bisa menjadi ancaman dalam pembangunan berkelanjutan,” ungkap Kalla saat berbicara di hadapan peserta forum World Ocean Summit (WOS) 2017 yang digelar di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017.

Di antara potensi kerusakan yang akan timbul di lautan luas, kata Jusuf Kalla, adalah pencemaran laut akibat berkembangnya industri, meningkatnya emisi karbon polusi akibat sampah plastik, perubahan iklim, dan juga penangkapan ikan secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut.

Jusuf Kalla meminta semua pihak yang terlibat untuk ikut serta menjaganya sebaik mungkin.

“Pemerintah Indonesia akan fokus melaksankaan pembangunan kemaritiman dengan menerapkan sistem keberlanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim,” paparnya.

Untuk membangun sektor kemaritiman, harus dibangun sarana transportasi penghubung antar pulau yang baik, salah satunya sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui jalur tol laut yang menghubungkan transportasi antar pulau di Indonesia.

Baca Juga:  Star Wars Raih 11 Nominasi MTV Movie Awards

“Dengan adanya transportasi penghubung antar pulau, perekonomian masyarakat pesisir juga diharapkan bisa meningkat lagi dan itu bertujuan untuk kesejahteraan mereka dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut,” ujarnya.


IUU Fishing

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan tegas menerangkan resiko dan hukuman bagi pelanggar hukum di perairan Indonesia. Dia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diterapkan di Indonesia.

“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini,” ungkap Susi.

Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut masih rendah dan harus ditingkatkan. Kata dia, salah satu upaya yang sedang digalakkan saat ini adalah pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan mulai memperlihatkan hasil yang baik, meskipun secara umum stok ikan mengalami penurunan.

“Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti saat berbicara di forum World Ocean Summit (WOS) 2017, di Nusa Dua Bali. (ft:KKP)
(mg86)

KOMENTAR