Pangkalpinang Bangun Pos Pengamanan Tambang Ilegal

Pangkalpinang Bangun Pos Pengamanan Tambang Ilegal

389
BAGIKAN :
Ilustrasi pos pantau (net)

“Makanya kalau kita tindak agak susah, soalnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah TI ini masalah perut,”

KORANKITE.COM,PANGKALPINANG – Untuk menyelesaikan permasalahan Tambang Invesional (TI) yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang yaitu daerah Pakalarang dan Ampui, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang telah berkoordinasi dengan Provinsi Babel untuk membangun satu posko pengawasan terkait aktivitas tambang di wilayah tersebut.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, Abdullany menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Provinsi Babel, Polda Babel, Polres Pangkalpinang dan PT Timah terkait mendalami permasalahan TI yang sampai sekarang belum menemukan kata selesai. Sesuai dengan Perda RT/RW Kota Pangkalpinang tidak memiliki wilayah pertambangan.

“Selama ini yang telah kita lakukan tidak ada hasilnya, kita razia, kita tertibkan, di bakar dan yang lain sebagainya. Akan tetapi hasilnya setelah kita razia para penambang ini tetap melanjutkan aktivitas mereka,” ujarnya Kamis (16/6) kemarin.

Lanjutnya, hasil rapat koordinasi tersebut telah di dapatkan satu hasil dimana nantinya didekat lokasi tersebut akan di bangun satu posko pengawasan dan penertiban dalam aktivitas penambangan di wilayah Ampui dan Pakalarang tersebut.

“Kita juga kemarin juga sudah melakukan MoU dengan PT Timah, karena lahan yang di garap sekarang ini merupakan IUP PT Timah, makanya kami gandeng mereka,” tegasnya.

Untuk menegaskan pos pengawasan ini nantinya akan sesuai peruntukannya dirinya menjelaskan, dalam mengisi pos tersebut nantinya akan mulai di isi dari mulai pihak kepolisian, angkatan laut, angkatan darat dan semua stakeholder terkait agar ketakutan nantinya pos itu akan di salah gunakan.

Baca Juga:  Duta Wisata Penting Dalam Promosi Wisata

“Untuk batas waktu penyelesaian masalah memang belum ada, akan tetapi kemungkinan sebelum lebaran ini aktivitas pertambangan itu sudah tidak ada lagi. Solusi yang akan di berikan nantinya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Prov. Babel akan menyediakan lahan yang sah untuk merelokasi para penamban tersebut untuk melakukan penambangan, tapi tidak di wilayah Kota Pangkalpinang,” bebernya.

Sementara Kaban Kesbangpol Kota Pangkalpinang Rasdian mengatakan, memang selama ini Pemkot Pangkalpinang telah terus melakukan penindakan terhadap TI tersebut, akan tetapi katanya memang susah karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

“Makanya kalau kita tindak agak susah, soalnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah TI ini masalah perut,” bebernya.

Walikota Pangkalpinang, Muhammad Irwansyah menambahkan, pihaknya selama ini tidak mau bertangan besi dalam penindakan TI ini karena hal ini sangat menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kita tidak mau di katakan tangan besi dalam penindakan, untuk penertiban ini kita ingin mencari solusi terlebih dahulu agar tidak menggangu hajat hidup orang banyak tersebut. Kita telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik agar tidak ada merasa yang di rugikan, untuk sekarang ini baru akan kita dirikan pos pengawasan terlebih dahulu dalam pengawasan keberadaan aktivitas tambang tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya pos ini bisa menyelesaikan semua permasalahan dan akan kita relokasikan ketempat yang legal untuk pertambangan,” tandasnya.(IGA)

KOMENTAR