PT. Sanjaya Fishery dan SSPB Hanya di Sanksi SP

PT. Sanjaya Fishery dan SSPB Hanya di Sanksi SP

636
BAGIKAN :

KORANKITE.COM, PANGKALPINANG – Dua perusahaan pengolahan ikan, di Kawasan Ketapang Pangkalpinang, yakni Sanjaya Fishery dan Surya Sepakat Pulau Bangka (SSPB) yang terbukti menggunakan pengawet mayat atau formalin pada kepiting rajungan yang hendak dipasarkan, akhirnya mendapatkan sanksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pangkalpinang.

Sanksi kedua perusahaan itu, yakni hanya diberikan Surat Peringatan (SP) oleh Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang. Padahal hasil sampel UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan DKP Provinsi, menyatakan kepiting dari kedua perusahaan positif mengandung pengawet mayat.

Kepala DKP Suryo Kusbandoro, mengatakan kedua perusahaan itu, diberikan sanksi SP atas kelalaian dengan ditemukannya formalin pada kepiting yang diambil sampelnya oleh Tim Gabungan dari Komisi 2 DPRD Kota dan DKP serta Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Iya kita sudah berikan sanksi berupa Surat Peringatan. Ini juga perintah Pak Walikota untuk melakukan tindakan,” kata Suryo, Selasa (15/03/2016).

Baca Juga:  Pembubaran Pengajian di Sulteng, Kapolres Dicopot Kapolda Diperiksa

Menurutnya, selain SP pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut.
Mengapa DKP tidak melakukan tindakan lebih tegas, Suryo mengatakan SP merupakan langkah tegas. Pihaknya tidak bisa serta merta melakukan upaya hukum.

Sebab, lanjutnya persoalan pengujian ini juga sudah memiliki aturan tersendiri di Pemerintah Provinsi, yakni Peraturan Daerah (Perda).
“Nah, SP ini tindakan tegas kita. Kita tidak bisa langsung melakukan upaya hukum. Kan selain SP mereka juga akan dilakukan pembinaan. Kita juga bersama Provinsi akan terus memantau dan melakukan pengujian terhadap ikan dan kepiting yang dibeli dari nelayan,” jelasnya.

Suryo menegaskan, apabila tindakan SP dan pembinaan ini, tidak diindahkan keduanya, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum.
“Kalau nanti terjadi lagi, maka kita akan mencabut izinnya, dan ini bisa kita pidanakan. Untuk saat ini, kita masih melakukan pembinaan,” tandasnya. (dag)

KOMENTAR