Rustam: BPKP Sudah Melakukan Pengawasan Dengan Baik

Rustam: BPKP Sudah Melakukan Pengawasan Dengan Baik

452
BAGIKAN :
Gubernur Babel, Rustam Effendi (foto: dok)

PANGKALPINANG – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meminta perwakilan BPKP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat saling mengisi dalam menjalankan tugas. Pasalnya pengawasan yang dilakukan BPKP telah mampu membantu pemerintah menata manajeman keuangan secara baik.

“Manajemen tata kelola keuangan perlu dilakukan. Untuk itu harus bisa saling mengisi satu sama lain serta dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi,” tegas Gubernur saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang pertemuan lantai III Kantor Gubernur, Jumat (17/6/2016).

Sebagaimana diketahui, posisi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dijabat Raden Suhartono yang menggantikan Ramli Sihombing. Pasalnya Ramli mengisi jabatan di BPKP pusat. Selain kegiatan serah terima jabatan, kesempatan ini dimanfaatkan Gubernur untuk menyerahkan hibah tanah bagi kantor perwakilan BPKP. Adapun luas lahan tersebut sekitar 7746 meter persegi.

Mutasi merupakan hal biasa. Gubernur menjelaskan, akan selalu ada pergeseran disebabkan promosi dan pencapaian prestasi. Namun yang paling penting yakni, pejabat baru yang ditugaskan dapat menjalankan tugas secara baik. Ilmu yang dimiliki hendaknya ditransper kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Dengan adanya transper ilmu, diharapkan ke depan terdapat perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah. Sehingga nilai pelaporan keuangan yang didapatkan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Gubernur.

Baca Juga:  Tidak Ada Pertambangan di Wilayah Pangkalpinang

Ardan Adiperdana Kepala BPKP RI mengatakan, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya, pembangunan bandara dan PLTU Air Anyir. Percepatan pembangunan tersebut sangat diperlukan untuk menggerakan perekonomian. Karena pembangunan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat Bangka Belitung.

Agar pembangunan dapat berjalan lancar, jelasnya, diperlukan akuntabilitas. BPKP dalam hal ini membantu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efesien, ekonomis bermanfaat dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa regulasi dipermudah untuk mempermudah investasi dalam meningkatkan pelayanan. Ia menambahkan, segala sumber daya diarahkan untuk mendukung program yang menjadi agenda nasional. Untuk itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dituntut dapat mempercepat progress pembangunan secara terarah dan berkualitas searah program nasional.

“Sedangkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah, setiap tahun pemerintah meningkatkan alokasi anggaran. Alokasi dana desa dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016 masing-masing desa akan mendapatkan anggaran sekitar Rp466 juta, sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp280 juta,” jelasnya (IGA)

KOMENTAR