Sampaikan LKPj, Gubernur Sebut PDRB Perkapita naik 5,31 Persen

Sampaikan LKPj, Gubernur Sebut PDRB Perkapita naik 5,31 Persen

99
BAGIKAN :
Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyampaikan LKPj TA 2018 kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Babel, Hendra Apolo. (babelprov.go.id)

Korankite.com, Pangkalpinang – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Jum’at (8/3/2019) siang lalu, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna DPRD Babel, di Gedung DPRD Babel.

Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apolo, sekaligus memimpin Rapat Paripurna, anggota DPRD Babel, Pejabat dari unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Babel, Pimpinan Instansi Vertikal, dan unsur terkait lainnya.

Dihadapan Anggota DPRD, Gubernur Babel menjelaskan, LKPj merupakan salah satu Kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan ini, ditambahkan Gubernur, mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, Pengelolaan Keuangan secara Makro, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah, serta Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Pada penyampaian LKPJ ini, Gubernur Erzaldi memaparkan secara singkat beberapa Indikator Makro yang merupakan cerminan keberhasilan dari Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Sosial, dan Indikator Ekonomi pada tahun 2018.

Dari sisi kualitas Pembangunan Manusia pada tahun 2018 memiliki nilai IPM 69,99. Angka harapan sekolah pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahu sebelumnya 11,71 menjadi 11,83. Sedangkan rata rata sekolah juga meningkat dari 7,62 menjadi 7,78. Untuk Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan menjadi 69,95 dari tahun sebelumnya 69,92.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Bangka Belitung 3,78 persen yang juga meningkat 1,18 dari sebelumnya. Sedangkan Presentase Penduduk Miskin, lanjut Gubernur, di angka 5,20 persen, yang artinya terjadi penurunan 0,02.

Baca Juga:  Ayo Dukung Ria di Liga Dangdut Indonesi

Pada Indikator Ekonomi, masih kata Gubernur, Perekonomiam Bangka Belitung oleh Industri Pengelolaan dengan kontribusi dan penyumbang Pertumbuhan tertinggi. PDRB Perkapita meningkat sebesar 5,31 persen, yang didukung oleh seluruh lapangan usaha.

Terkait kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2018 disampaikan target dan realisasi pendapatan selama tahun 2018, diantaranya Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan 789,62 Milyar Rupiah, sampai dengan Desember 2018 tercatat 850,56 Milyar Rupiah, yang artinya terealisasi 107,72 persen.

Untuk Target Belanja Daerah tahun 2018 dari target 2,59 Triliyun Rupiah, terealisasi 2, 36 Triliyun Rupiah atau terealisasi 91,02 Persen.

Untuk Alokasi Dekonsentrasi, 98, 23 milyar terealisasi 91,89 milyar atau 93,55 persen. Tugas Pembantuan yang diterima dari 3 kementerian dan dilaksanakan oleh 3 Perangkat daerah, dari Total 76,88 milyar rupiah, terealisasi 64,57 milyar atau 83,99 persen yang kesemuanya telah dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada DPRD Babel yang selama ini menjalin Kemitraan yang harmonis dan sinergis sebagai kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Di penghujung Rapat Paripurna Penyampaian LKPj, Gubernur Erzaldi menyerahkan secara simbolis LKPj Tahun Anggaran 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apolo.

Selain Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Gubernur Akhir TA 2018, dalam kegiatan ini juga diagendakan Rapat Paripurna tentang Pengambilan Keputusan Raperda Pembangunan Industri Babel 2019-2039, Penyampaian Raperda tentang Rencana Induk Pengelola dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, serta Penyampaian Nama-nama DPRD dalam Pansus Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan. (*)

KOMENTAR