Staf LPDB Diadili, Penasehat Hukum Soroti Direksi

Staf LPDB Diadili, Penasehat Hukum Soroti Direksi

374
BAGIKAN :

//Adistya: Direksi LPDB Harus Diadili!

Korankite.com, Pangkalpinang- Dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret dua staf Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis (3/5/2018). Dua staf yang diadili itu Fauzan Hilmy Bagian Bisnis II dan Budi Sang Maharta yang menjabat Kabag Bisnis LPDB. Dalam sidang perdana yang digelar di Ruang Cakra pengadilan, Jaksa Penuntut Umum Sarpin SH menjerat kedua terdakwa dengan dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor atau Pasal 9 UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut JPU, kedua terdakwa telah atau turut serta melakukan perbuatan menerima dan mengusulkan permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Suwidi (terpidana kasus serupa) selaku Direktur CV. Biliton Makmur sehingga mendapatkan kucuran dana dari LPDB-KUMKM. Padahal persyaratan permohonan pinjaman perusahaan itu bermasalah atau tidak lengkap.

“Yaitu laporan keuangan dua tahun terakhir tahun 2011 dan 2012 atas nama PD Suwidi yang diaudit Kantor Akuntan Publik Ghonir Abubakar untuk pinjaman diatas satu miliar rupiah tidak sesuai dengan akta pendirian CV Biliton Makmur. Karena laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan PD Suwidi sebelum berdirinya CV Biliton Makmur”, Kata JPU Sarpin saat membacakan dakwaan. Karena tindakan itu dan tindakan lainnya, Penuntut Umum menyebutkan kedua terdakwa telah memperkaya orang lain yakni Suwidi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2 miliar sebagaimana tercantum dalam berita acara penghitungan kerugian negara yang dibuat penyidik tertanggal 16 Juni 2017.

Menanggapi dakwaan JPU tersebut, Penasihat Hukum kedua terdakwa, Dr. M. Adistya Sunggara didampingi Agus Hendrayadi SH MH, Fauzan SH, Hendra Irawan SH, MH menegaskan pihaknya akan membuktikan benar tidaknya dakwaan itu di dalam persidangan. “Kita keberatan terhadap materil dari dakwaan atas fakta fakta. Keberatan kami tidak menyangkut formil maka kami tidak ajukan eksepsi atas dakwaan. Yang patut dipersoalkan, dalam berkas perkara direksi yang menandatangani kontrak perjanjian pinjaman kami lihat tidak dijadikan saksi. Ini ada apa?”, Tanya Adistya usai sidang. “Sudah ada fakta yang obscurlibell dalam uraian fakta JPU. Dalam pembelaan kita akan mencari kebenaran materil atas perbuatan yang disangkakan dan siapa yang bertanggung jawab atas perkara ini jika perkara ini dianggap sebagai tipikor. Klien kami hanya sebatas staf sesuai dengan urjab (uraian jabatan) mereka,” imbuhnya.

Baca Juga:  Aliansi SI BEM Babel Untuk Muslim Rohingya

Ketika ditanya apakah yang bertanggungjawab terhadap kasus ini menurutnya adalah jajaran direksi di LPDB, salah satunya mantan Direktur Utama Kemas Danial, Adistya tak menampik. “Betul mustinya yang menandatangani kontrak perjanjian tetap dilakukan pemeriksaan sehingga dalam mengungkap kebenaran materil tidak obscur. Sebagaimana putusan perkara splitsing terdahulu (terpidana Suwidi) jelas pertimbangan hukum majelis hakum tipikor yang menangani perkara, diperintahkan kepada JPU untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap direksi, kepala divisi. Sangat tidak adil jika mendudukan klien kami sebagai terdakwa di persidangan ini”, Tukasnya. Sementara Agus Hendrayadi penasihat hukum lainnya menambahkan, dalam pertimbangan putusan majelis hakim pada perkara Suwidi pun telah sangat terang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap dikucurkannya pinjaman atau pembiayaan dari LPDB kepada debitur adalah Tim Komite.

“Itu pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan sebelumnya ya, bahwa kalau misalnya kita mau pinjam atau memohon pembiayaan ke LPDB yang menentukan diterima atau ditolak permohonan kita adalah Komite. Siapa saja anggota komite itu, ya para direksi dan kepala kepala. Jadi sangat wajar jika para direksi dan anggota komite untuk diselidiki atau disidik sebagaimana pertimbangan putusan pengadilan kasus Suwidi”, Pungkasnya seraya menginformasikan sidang lanjutan yang dipimpin majelis hakim Ketua PN Pangkalpinang itu akan dilanjutkan Senin (7/5/2018) dengan agenda pemeriksaan saksi saksi. (ril/red)

KOMENTAR