Terkait SP3 PT. Pulomas, Deddy Akan Surati Presiden

Terkait SP3 PT. Pulomas, Deddy Akan Surati Presiden

89
BAGIKAN :
Deddy Yulianto ketika bertemu Prabowo. (FB Deddy)

Korankite.com, Pangkalpinang – Terkait di hentikannya perkara PT. Pulomas yang mana jelas jelas telah ditapkan beberapa tersangka mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Beliung (Babel), Deddy Yulianto, SE. Menurut Deddy sebagai wakil rakyat dirinya mempunyai tugas sebagai fungsi kontrol.

“Kami sebagai wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan dan selalu memonitor lewat media hampir tiap hari masalah pendalaman alur ini siapa saja yang sudah diperiksa dan siapa saja yang sudah dijadikan tersangka dan sekrang perkaranya di hentikan, kami berharap aparat penegak konsisten dalam penegakan supremasi hukum di Babel, hukum jangan pandang bulu, hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas,” tukas Deddy

“Hukum jangan hanya menyentuh dan mengorbankan PNS yang di jadikan tumbal sedangkan aktor intelektual tak tersentuh seperti kasus bansos dana kematian di Kabupaten Bangka yang menjadikan tersangka dan memvonis seorang PNS, hal serupa juga perkara PT. Pulomas yang jelas jelas dan terbukti tidak melakukkan pendalaman alur di kolam pelabuhan perikanan nusantara Sungailiat terlebih telah menetapkan beberapa orang tersangka, dan ditemukan adanya kerugian negara sekrang perkaranya di SP3 kan,” tukasnya lagi

Lanjut Deddy guna menyikapi masalah ini pihaknya akan mengirimkan surat ke Presiden, agar semua permasalahan di Babel bisa diselesaikan dengan baik dan tidak pandang bulu.

Baca Juga:  Politik Uang Dalam Pemilu Rendahkan Martabat Rakyat

“Kami melalui lembaga ini akan berkirim surat ke Presiden, KPK dan kejaksaan Agung terkait banyaknya perkara di Babel dihentikan yang jelas jelas adanya kerugian negara sperti Pasar Kite Sungailiat, dana hibah bansos kematian di pemda Bangka yang hanya menetapkan seorang PNS. Perkara Polomas yang jelas jelas sudah merugikan negara dan pemerintah daerah yang telah melibatkan banyak pihak, serta melakukan koordinasi massif oleh pihak perusahaan,” ungkap Politisi Gerindra tersebut

Pengerukan alur yang dilakukan kata Deddy sudah mengorbankan kepentingan nelayan yang selama ini terganggu atas aktifitas keluar masuk muara dan akibat ingkar janjinya pihak perusahaan dan ketidakpedulian para pengusaha, pejabat daerah dan HNSI Kabupaten Kangka terhadap nasib nelayan.

“Rela mengorbankan kepentingan nelayan yang selama ini di keluhkan oleh masyarkat nelayan dan telah menelan banyak korban dan hanya berkedok Normalisasi pendalaman alur muara kolam pelabuhan perikanan sungailiat padahal lebih fokus melakukan exploitasi pasir timah di daerah muara air kantung tersebut,” pungkas Mantan Ketua DPD Gerindra tersebut. (red)

KOMENTAR