Terkait Terorisme, PWI Pusat Keluarkan Pernyataan Sikap

Terkait Terorisme, PWI Pusat Keluarkan Pernyataan Sikap

32
BAGIKAN :

Korankite.com, Jakarta- Sehubungan dengan aksi terorisme dan pemberitaan pers tentang tindak teorisme tersebut, dengan ini PWI Pusat menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta kepada  seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI, agar dalam membuat atau menyiarkan  berita tentang tindak terorisme, memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu. Tindakan terorisme adalah  kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme  tidak boleh dikaitkan dengan streotipe agama tertentu.

2. Kepada seluruh pers nasional, khususnya kepada anggota PWI, dalam membuat atau menyiarkan tindak terorisme juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberitaaan  tersebut. Termasuk dampak sosial-budaya maupun dampak pemberantasan terorisme.  Walaupun merupakan fakta, tetapi unsur sadisme, pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kesengajaan framing yang diciptakan oleh teroris untuk mendukung gerakan teroisme,  tetap perlu dipertimbangkan untuk tidak dibuat atau disiarkan. Kepentingan publik harus menjadi pertama dan utama dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita disiarkan.

3. PWI tidak henti-hentinya secara terus menerus mengingatkan agar para wartawan atau pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita harus selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistrik.

Baca Juga:  ​"Right To Know Day" Untuk Masyarakat Babel

4. PWI memahami keinginan revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera disahkan. Namun PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga  kemerdekaan pers. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.

5. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus   tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin, namun tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM. Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi agar  jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga. (ril/red)

Jakarta, 15 Mei 2018
Pengurus  PWI Pusat

KOMENTAR