Terkait Zonasi, DPRD: Hak Angket Segera Dilakukan

Terkait Zonasi, DPRD: Hak Angket Segera Dilakukan

311
BAGIKAN :

Korankite.com, Pangkalpinang – Terkait kritikan salah satu pengurus BEM Babel dan LSM Gempa Babel terkait perda Zonasi yang hingga kini belum selesai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel berencana mengambil alih raperda yang sekarang masih ada di Eksekutif.

“Ada indikasi tarik menarik kepentingan sepertinya, sudah cukup lama draf di tangan Eksekutif. Sedangkan eksploitasi berjalan terus tanpa ada kejelasan, apalagi dari Dinas ESDM Provinsi dan Bapeda sangat tertutup masalah pertambangan laut ini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto

untuk itu kata Dedy, DPRD segera ambil alih dan pihaknya akan membahas secara seksama serta mengkaji perusahaan pemilik IUP laut yang hanya mengkapling laut dan memblok laut sedangkan aktifitas di laut tidak pernah di Eksploitasi.

“Anehnya export terus dilakukan, pertanyaan kami dari mana sumber bahan bakunya, selain itu itu juga kami akan mengkaji ulang IUP kerjasama antar perusahaan, jangan satu IUP dikerjasamakan dengan banyak perusahaan.

Intinya kami DPRD akan mengkaji ulang seluruh IUP pemilik perusahaan Smelter, karena informasi yang kami terima ada IUP hanya luas 50 ha, kuota exportnya ratusan ton perbulan, kami harap kawan kawan DPRD kompak dan konsisten menjaga sumber daya alam Babel dari para perampok perampok berdasi ini, kalau jelas legalitas dan prosedur akan kita pertimbangkan, namun kalau dak jelas, tidak ada kompromi akan kita tertibkan.

Baca Juga:  Dewan Kota Batal Paripurnakan 4 Raperda

“kalau Gubernur tidak sanggup menertibkan karena mungkin susah karena terhutang Budi dan balas Budi politk, kami harap masyarakat Babel dapat ikut serta juga mengawasi pembahasan Raperda Zonasi ini, makanya Hak Angket mesti segera di lakukan untuk melakukan penyelidikan atas usul hak interpelasi sebelumnya, dalam hal ini kita mencari kebenaran fakta, jangan seolah olah DPRD memfitnah kebijakan Gubernur lewat Intepelasi Kemaren, kita butuh pembuktian biar masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukkan Gubernur Babel selama ini menyalahi dan melanggar sumpah janji selaku kepala daerah,” tutup mantan Ketua DPD Partai Gerindra tersebut. (red)

KOMENTAR